Beerita.id – Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan terus memanas dalam beberapa waktu terakhir. Imbasnya ke banyak hal. Termasuk urusan mengisi BBM di SPBU dan servis mobil. Pasalnya, mayoritas SPBU dan bengkel menolak melayani pengisian dan perbaikan mobil Jepang.
“Saya serasa menatap bendera Jepang setiap kali melihat mobil buatan Jepang,” ujar salah seorang pemilik SPBU seperti dikutip Korea Times.

Foto : pixabay.com

Aliansi bengkel-bengkel di Korsel sudah menolak memperbaiki mobil keluaran Jepang sejak 19 Juli. Boikot yang dilakukan pemilik SPBU dan bengkel itu membuat orang-orang menjadi takut membeli mobil buatan Negeri Sakura tersebut.
Yang terkena boikot bukan hanya mobil. Dilansir The Guardian, penjualan bir produksi Jepang juga turun hingga 40 persen. Penjualan bir impor lainnya naik. Bir dalam negeri juga mengalami kenaikan penjualan meski hanya 2,8 persen. Sentimen anti-Jepang juga merambah anime. Penjualan tiket Butt Detective: The Movie sepi peminat. Film itu dirilis 11 Juli.

Foto : pixabay.com

Pemesanan paket perjalanan ke Jepang tidak hanya turun, tapi terjun bebas hingga 70 persen. Agensi perjalanan melaporkan, ada 50 persen pembatalan paket wisata ke negara yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe tersebut.
Banyak pihak takut bahwa sentimen anti-Jepang itu bakal melukai penduduk Korsel sendiri. Sebab, yang menjadi korban penolakan pengisian bahan bakar di SPBU adalah warga Korsel yang punya kendaraan keluaran Jepang, bukan penduduk Jepang. Jika SPBU-nya sepi, pemiliknyalah yang merugi, yaitu penduduk Korsel.
“Perang tidak akan bisa dimenangkan jika kita tidak tahu apakah kita menembak kawan atau lawan,” tulis portal berita E Today.
Penduduk Korsel boleh saja menggaungkan kampanye anti-Jepang. Namun, Tokyo punya kuasa. Mereka berencana untuk mengeluarkan Seoul dari white list. Itu adalah daftar negara-negara yang mendapat keistimewaan dalam hal perdagangan dengan Jepang.

Foto : pixabay.com

Korsel berpendapat bahwa tindakan Jepang itu bakal merusak hubungan ekonomi dua negara yang sudah berlangsung 60 tahun, termasuk kerja sama keamanan dan perdagangan bebas. “Mengeluarkan Korsel dari white list bertentangan dengan norma internasional,” tegas Menteri Industri Korsel Sung Yoon-mo kemarin (24/7). (Bee 4)